Jebakan Berpikiran Dikotomis

Visual: Galih Kartika

Memangnya kalau nggak setuju sama gagasan Jerinx soal konspirasi COVID-19, nggak boleh belain hak berpendapatnya?

Pada tahun 1977 silam, jurnalis kenamaan Mochtar Lubis pernah mengupas beberapa karakter manusia Indonesia. Ia menyebutkan enam karakter, yang lima di antaranya adalah sifat negatif, yakni: (1) munafik; (2) enggan bertanggung jawab; (3) percaya takhayul; (4) feodalistik; dan (5) berwatak lemah. Membuat telinga panas? Memang.

Andai saya dapat bertemu Almarhum Mochtar dalam mimpi, ingin sekali saya sungkem dan minta izin menambahkan satu poin lagi di tesisnya: bahwa banyak manusia Indonesia gemar berpikir dikotomis. Pemikiran dikotomis adalah pemikiran yang melihat segala hal di muka bumi ini menjadi hitam dan putih. Entah apakah ini ada kaitannya dengan kegemaran kita menonton sinetron yang penokohannya sering dibuat amat kontras—hingga pada titik tidak manusiawi—tapi itulah kesan yang saya tangkap.

Misalnya, ketika Paris dilanda teror bom pada November 2015. Merespons peristiwa mengejutkan tersebut, saya pernah membuat status di LINE (dulu masih ngetren) untuk menyampaikan simpati pada korban. Meski cukup banyak yang memberi like, banyak juga yang lantas membombardir saya dengan komentar-komentar negatif.

“Oh, jadi kamu nggak peduli sama Palestina yang setiap hari dibom?”

“Status aneh! Masa kamu nggak peduli sama korban Sinabung?”

“Lihat itu saudara kita di Papua, apa kamu tidak kasihan?”

Tanpa tedeng aling-aling, status simpati saya pada Paris itu langsung diterjemahkan sebagai ketidakpedulian saya atas Palestina, Sinabung, dan Papua sekaligus. Seandainya ada Olimpiade cabang melompat pada kesimpulan, mungkin orang-orang semacam ini sudah mendapat medali emas. Padahal, tidak seorang pun dari mereka mengenal saya secara personal. Bisa jadi, pengalaman semacam di atas tadi tak hanya terjadi pada saya.

Entah mengapa, masih sulit bagi sebagian dari kita untuk menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang kompleks. Keputusan kita untuk mendukung suatu hal tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa kita menolak hal lainnya. Pun sebaliknya, penolakan kita akan satu hal tak berarti kita lantas setuju dengan hal lain. Jumlah fenomena di dunia ini tak terhingga, dan amat mustahil jika kita bisa mengerucutkannya menjadi dua kemungkinan saja.

Belakangan, ilustrasi ini kembali relevan ketika melihat kasus yang dialami Jerinx. Well, siapa yang hari ini tidak kenal dengan Jerinx. Belakangan ini, namanya hampir menjadi sinonim bagi teori konspirasi. Drummer Superman Is Dead (SID) ini meyakini bahwa Covid-19 hanyalah akal-akalan bisnis elit global. 

Nyaris seluruh tulisan dalam media sosialnya didekasikan untuk menyerang mereka yang dianggapnya terlibat dalam “bisnis” tersebut. Pernyataannya ini sontak mengundang pro-kontra. Sikapnya yang antipati terhadap protokol kesehatan banyak dianggap sebagai sikap anti-sains. Di sisi lain, tak sedikit pula yang menganggapnya pahlawan. Jangankan para dokter yang tiap hari bergelut dengan pasien Covid-19, saya yang punya pengetahuan nol besar soal dunia medis saja gemas.

Pendapat-pendapatnya yang lantang itu pun diganjar dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sejumlah warganet lalu gempar. Mereka merasa bahwa apa yang memidana Jerinx dengan UU ITE bukanlah hal yang bijak. Hal ini lalu dianggap sebagai sebuah tindak plin-plan oleh netizen lain. Menurut mereka, seharusnya kita turut bersorak sorai tatkala Jerinx kena batunya.

“Katanya nggak suka tuduhan Jerinx ke tim medis, kok sekarang ngelindungin dia?”

Dalam kasus Jerinx di atas, lagi-lagi pikiran dikotomislah yang muncul. Seolah-olah menolak pendapat Jerinx adalah membencinya secara mutlak, dan itu berarti menginginkan hal-hal buruk terjadi padanya, termasuk pidana UU ITE. Padahal, tidak setuju dengan teori konspirasi Jerinx sekaligus melindungi kebebasannya bersuara adalah dua hal yang mungkin berjalan seiringan. Konteks ini telah dirangkum dengan apik oleh kutipan dari Voltaire, “Aku mungkin tidak setuju dengan pendapatmu, namun aku akan melindungi hakmu mengatakannya sampai aku mati.”

Ketidakmampuan kita untuk keluar dari jebakan berpikir dikotomis akan membuat diskusi tak dapat berjalan secara sehat. Karena telah melihat permasalahan dalam dua kutub saja, ada potensi bahwa kita tak dapat lagi jernih melihat fenomena. Pemikiran yang serba hitam-putih akan menempatkan lawan bicara seperti sebuah makhluk yang linear, hanya punya satu jalan pemikiran, serta terkotakkan pada satu label saja.

Dalam konteks demokrasi kita, misalnya. Saya kadang menjumpai orang yang gumun ketika melihat mendukung Jokowi di Pilpres 2019 kini lancar mengritiknya. Bagi yang berpikiran dikotomis, pendukung Jokowi semacam ini masuk kategori “menyesal” atau “barisan sakit hati”. Barangkali, dalam benaknya hanya ada pro-pemerintah atau oposisi. 

Padahal, adalah sebuah hal wajar apabila kita mengritik pejabat publik. Mendukung bukan berarti membenarkan semua tindak-tanduk yang dilakukan. Jokowi bukan seorang individu tunggal, ia juga melaksanakan banyak fungsi yang di situ ia belum tentu melakukannya dengan benar. Begitupun diri kita. Tidak bisa kita melihat seseorang sebagai sosok tunggal berupa pendukung Jokowi. Di balik itu, ia juga seorang warga negara biasa yang memiliki hak untuk mengevaluasi pemerintah saat ada hal yang tidak cocok dengannya.

Dalam sejarahnya, pemikiran dikotomis ini telah banyak memunculkan masalah. Pada kasus Islamofobia pasca 11 September 2011, misalnya. Ia muncul karena adanya pandangan “aku versus mereka” yang mengakibatkan banyak Muslim mengalami cap negatif. Tidak jarang yang akhirnya kesulitan membedakan, mana Muslim yang memang terafiliasi dengan kelompok teroris dan mana yang sekadar menjadikan Islam sebagai bahasa spiritual tanpa tendensi kekerasan apa pun.

Di Norwegia, cara pandang dikotomis itu pula yang mendorong seorang Anders Breivik membantai 77 orang di Oslo pada 2011. Mayoritas korbannya adalah remaja anggota Worker’s Youth League, sayap kepemudaan Partai Buruh Norwegia yang terkenal akan kebijakan pro-imigran, termasuk bagi imigran Muslim Timur Tengah. 

Ia beranggapan bahwa seluruh orang yang mencoba untuk melindungi hak hidup kaum Muslim adalah sekutu teroris, sekalipun itu saudara sebangsanya sendiri. Breivik gagal melihat bahwa membela hidup kaum Muslim tak bersalah dan mendukung tindak terorisme adalah dua hal yang berbeda.

Agaknya, sudah saatnya bagi kita untuk belajar menangkap nuansa dari setiap isu. Tidak setiap hal dapat kita kotak-kotakkan menjadi dua kubu saja. Melepaskan diri dari jebakan berpikir dikotomis sebenarnya juga berarti memerdekakan pikiran kita dari stigma-stigma dan label-label yang tidak perlu. Bukankah kita juga kompleks? 

Di balik identitas kita sebagai orang Indonesia, kita boleh jadi seorang beragama A, pendukung klub bola B, pekerja di kantor C, dan seterusnya. Tentu saja kita akan merasa diperlakukan tak adil jika seseorang memukul rata kita atas satu hal saja, lalu membenci kita karenanya.

Perbedaan adalah sebuah keniscayaan hidup. Bahkan ia pun diabadikan negara kita menjadi sebuah motto, bahwa persatuan kita dibangun di atas keberagaman. Pemikiran yang dikotomis akan menyibukkan kita dengan menciptakan label “liyan” bagi setiap yang berbeda dari kita, sehingga tak jarang itu menimbulkan pergesekan. Mungkin sudah saatnya untuk melihat bahwa di balik segala perbedaan itu, bisa jadi kita punya persamaan yang jauh lebih banyak. Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan jernih melihat segala permasalahan, dengan memilah-milah mana inti pembicaraan dari hal yang tidak relevan.

Ataukah kita lebih suka membenarkan poin pertama yang disebutkan Mochtar Lubis, bahwa kita sering merasa jadi korban ketidakadilan namun tak adil pada kelompok di luar kita? Semoga saja tidak.